JAKARTA, SELASA - Anggaran pemerintah pusat (APBN) meningkat dari Rp 380 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 1.037 triliun pada 2009. Namun yang mengherankan, anggaran kemiskinan pada 2004 Rp 18 triliun meningkat tajam menjadi Rp 70 triliun pada 2008. Ini berarti jumlah orang miskin dan pengangguran semakin meningkat.Hal tersebut diungkap oleh ekonom Tim Indonesia Bangkit Hendri Saparini pada konferensi "Membangun Tata Ekonomi Politik Baru Pascakrisis Kapitalisme Global" di Jakarta, Selasa (17/2).Menurut Hendri, hal itu terjadi karena sistem ekonomi Indonesia yang cenderung ke neoliberalisme yang lebih mengedepankan peran swasta dan meminimalkan peran negara. "Kita perlu kemandirian ekonomi yang dapat diwujudkan lewat kedaulatan keuangan negara, pangan, maupun energi," kata Hendri.Menurutnya, kemandirian ekonomi memerlukan intervensi negara yang lebih besar dalam memajukan perekonomian nasional. "Usaha praktis yang dapat dilakukan dalam waktu dekat adalah memanfaatkan APBN dengan melakukan stimulus fiskal yang besarnya mencapai Rp 71,3 triliun. Sebagian besar dana itu seharusnya digunakan untuk direct spending (belanja langsung)," lanjut Hendri.Ia menjelaskan dengan direct spending, negara membeli produk-produk pertanian langsung dari petani sebagai produsen. Atau juga bisa digunakan membantu teknologi UKM-UKM untuk mengangkat industri manufaktur."Itu semua belum terjadi sampai sekarang. Yang terjadi adalah dana tersebut dipakai untuk subsidi impor," kata Hendri. Cara tersebut, menurutnya, bisa mengatasi krisis dengan menguatkan perekonomian kerakyatan sekaligus menyerap banyak tenaga kerja. (kompas.com)
Looking for Info
Langganan:
Posting Komentar (Atom)







0 komentar:
Posting Komentar